SOLOK - Kabupaten Solok, Sumateera Barat memperingati puncak Hari Jadi ke-109 tahun dengan menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD, Sabtu, 9 April 2022. Hadir berbagai elemen masyarakat serta beberapa Bupati Wali Kota Solok se-Sumatera Barat atau yang mewakili.
Sidang yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra didampingi wakil ketua DPRD Ivoni Munir dan Lucky Effendi itu berjalan lancar dan tertib. Turut hadir pasangan kepala daerah setempat, Bupati Solok H.Epyardi Asda, M.Mar, dan Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Forkompinda, anggota DPRD kabupaten Solok, dan OPD.
Namun di sisi lain, di luar gedung DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, terjadi penghadangan mahasiswa saat akan menghadiri undangan acara tersebut oleh aparat Kepolisian. Penghadangan tersebut karena undangan mesti dicek terlebih dahulu oleh panitia untuk konfirmasi boleh atau tidaknya rombongan mahasiswa itu masuk mengikuti sidang tersebut.
Setelah sempat adu mulut dengan aparat, akhirnya merekapun diperkenankan memasuki area gedung, ruang sidang paripurna.
Usai hadir mengikuti sidang, rombongan mahasiswa yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) itu meminta untuk bertemu dan audiensi bersama Bupati Solok, namun Bupati H.Epyardi Asda, M.Mar, tidak bersedia dan berlalu pergi.
Setelahnya, mahasiswa yang hadir itu ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Kepada Dodi, kelompok mahasiswa yang yang dipimpin oleh Anggra Islami Dasya menyampaikan tuntutan sebagai bentuk keprihatinan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Solok terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini. Bahkan mereka juga mengeluarkan kartu kuning untuk Bupati Solok.
Ketua Umum AMS se-Indonesia, Anggara Islami Dasya mengatakan bahwa kartu kuning tersebut sebagai simbol peringatan kepada Bupati Solok, bahwasanya pemuda dan mahasiswa tidak akan diam dan tetap ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Pemuda dan mahasiswa akan terus bergerak untuk mengawal pemerintah agar tetap pada koridor yang benar, ” ungkapnya yang diamini oleh sejumlah mahasiswa yang hadir bersamanya.
Menurutnya, banyak kebijakan dan isu yang tidak bisa disikapi dengan tepat oleh Bupati Solok, dan sudah seharusnya orang nomor satu di daerah itu diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun pertamanya ini.
Anggara Islami Dasya juga mengaku kecewa dengan Bupati Solok yang tampak enggan membuka ruang dialog dengan pemuda dan mahasiswa. Bahkan, katanya, saat mahasiswa menyampaikan aspirasi, Bupati Solok Epyardi Asda menghindar dan lari dari mereka, meski Epyardi sempat disoraki oleh para mahasiswa.
Para mahasiswa itu juga menyinggung tentang harmonisasi pejabat tinggi di daerah itu. Hubungan Bupati dengan Wakil Bupati dan Ketua DPRD yang tidak harmonis, bagaimana mungkin akan bisa berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Solok.
“Malah mencitrakan sesuatu yang tidak pantas. Alih-alih ingin menunjukan bekerja untuk masyarakat, malah menunjukkan sikap egoisme dan arogansi ke publik. sehingga yang kita lihat eksistensi Solok dengan arogansi pemerintahan, bukan pemerintahan yang santun dan mengayomi, ” sebut Anggara.
Selain itu, AMS se-Indonesia juga menyorot soal keseriusan Pemda Kabupaten Solok terhadap penanganan stunting di daerah tersebut, karena banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi gizi anaknya lantaran faktor ekonomi.
AMS juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan di Kabupaten Solok, yang saat ini berada di tingkat bawah di Sumatra Barat Terakhir, mereka juga meminta upaya serius Pemda Kabupaten Solok dalam membangkitkan pertanian. Pihaknya berharap, kritik yang disampaikan pemuda dan mahasiswa dianggap sebagai masukan, demi kemajuan daerah bukan sebuah tendensi atas kepentingan politik tertentu. (Amel)